SABER, LUTRA | Upaya penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu Utara terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Komandan Kodim 1403/Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, menghadiri rapat koordinasi penanganan banjir yang digelar di Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (1/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi percepatan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
Fokus utama pembahasan mencakup distribusi bantuan, layanan kesehatan, kebutuhan pengungsi, hingga percepatan pemulihan wilayah pascabanjir.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Deputi Logistik dan Peralatan BNPB Pusat Dra. Andi Eviana, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, unsur Polres Luwu Utara, Danyon Brimob D Polda Sulawesi Selatan, perwakilan BMKG, pimpinan OPD terkait, serta para kepala desa dari wilayah yang terdampak banjir.
Dalam arahannya, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Menurutnya, seluruh unsur pemerintah, TNI-Polri, dan instansi terkait harus tetap berada dalam kondisi siaga untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat terus bersinergi sehingga kebutuhan warga terdampak, baik logistik, pelayanan kesehatan maupun kebutuhan lainnya, dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarinstansi agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi. Menurutnya, penanganan bencana memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga terkait, serta dukungan masyarakat.
Selain membahas perkembangan kondisi di lapangan, rapat tersebut turut mengevaluasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, termasuk akses menuju daerah terdampak, kebutuhan tambahan bantuan logistik, dan langkah-langkah percepatan normalisasi wilayah yang terdampak banjir.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif demi mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat secara normal.(*)
