Oleh: Muh Prajab Prasetia DM
Kader Himpunan Mahasiswa Malangke Raya (HIMALAYA)
SABER, LUTRA | Pertengahan 2026, banjir kembali menghantam Malangke dengan pola yang sudah sangat mudah diprediksi. Bukan sekadar musibah alam, melainkan kegagalan tata kelola yang terus berulang. Saat hujan deras mengguyur kawasan hulu, Sungai Rongkong, Masamba, dan Baliase meluap tanpa kendali. Kali ini, banjir meluas ke Tolada dan Tingkara, dua wilayah yang selama ini oleh pemerintah diklaim ‘relatif aman’.
Air mulai merangsek masuk sejak sore hari. Ketinggiannya mencapai lutut hingga paha orang dewasa, merendam jalan desa, halaman rumah, dan ribuan hektare lahan pertanian. Warga terpaksa meninggikan kasur, memindahkan barang berharga, dan berjaga semalaman dalam ketakutan. Anak-anak kehilangan hari belajar mereka. Petani melihat hasil jerih payah berbulan-bulan lenyap dalam hitungan jam.
Menurut pemantauan warga dan petani di lapangan, banjir kali ini telah merendam ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan. Kerugian ekonomi langsung dari sektor pertanian diperkirakan mencapai miliaran rupiah, ditambah kerusakan infrastruktur jalan desa, rumah warga, serta hilangnya pendapatan harian ribuan kepala keluarga. Pemerintah Daerah Luwu Utara belum merilis data resmi kerugian secara lengkap dan transparan kepada publik.
Yang paling memicu pertanyaan keras adalah absennya peringatan dini. Warga Desa Tolada dan Tingkara mengaku nyaris tidak menerima informasi apa pun sebelum air naik secara mendadak. Mengapa sistem pemantauan debit sungai dan early warning yang seharusnya menjadi prioritas dasar pemerintah daerah masih gagal berfungsi di tahun 2026?
Di Pince Pute dan Malangke, persoalan struktural semakin terlihat jelas, pendangkalan sungai yang parah dan tanggul yang rapuh masih dibiarkan menganga. Program normalisasi sungai telah berulang kali diumumkan dengan penuh gegap gempita. Namun realisasi di lapangan nyaris tak terlihat. Ke mana saja anggaran yang telah dialokasikan selama ini? Berapa persen yang sudah terealisasi? Mengapa data progres proyek masih tertutup rapat dari akses masyarakat?
Sorotan investigasi paling tajam tertuju pada Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim. Selama kepemimpinannya, pendekatan penanganan banjir tetap bersifat reaktif dan temporer, kunjungan mendadak, foto bersama alat berat, pemasangan geobag darurat, lalu semuanya lenyap setelah air surut. Tidak ada perubahan fundamental pada tata kelola daerah aliran sungai. Koordinasi hulu-hilir lemah, prioritas anggaran tak jelas, dan janji-janji normalisasi sungai terkesan hanya menjadi retorika politik.
Publik berhak bertanya, Berapa miliar rupiah sudah dihabiskan untuk penanganan banjir sejak Bupati Andi Abdullah Rahim menjabat? Mengapa setelah bertahun-tahun wilayah yang sama terus menjadi korban tanpa perbaikan berarti? Apakah ini mencerminkan lemahnya political will, atau ada masalah yang lebih dalam dalam pengelolaan keuangan daerah?
Dalih klasik pemerintah soal medan sulit, anggaran terbatas, dan curah hujan tinggi sudah tidak lagi memadai. Ketika banjir serupa terjadi berulang kali di lokasi yang persis sama, dalih itu hanya semakin memperlihatkan ketidakmampuan dan ketidakmauan menyelesaikan masalah akar.
Banjir Malangke telah bertransformasi dari bencana alam menjadi bencana tata kelola pemerintahan yang kronis. Ini catatan hitam paling memalukan bagi Pemda Luwu Utara dan Pemprov Sulawesi Selatan bukan karena airnya paling tinggi, melainkan karena derita dan kerugian ekonomi warganya dibiarkan berlarut-larut.
Warga Malangke tidak menuntut proyek mewah. Mereka hanya menginginkan hal paling dasar, jalan yang tidak terendam setiap musim hujan, anak-anak yang bisa sekolah tanpa perahu, dan sawah yang bisa produktif sepanjang tahun.
HIMALAYA mendesak Bupati Andi Abdullah Rahim beserta jajaran Pemda Luwu Utara untuk segera membuka seluruh laporan keuangan dan progres proyek normalisasi sungai secara transparan kepada publik. Percepat pelaksanaan yang terukur, bangun sistem peringatan dini yang benar-benar efektif, perkuat koordinasi hulu-hilir, dan libatkan masyarakat dalam pengawasan ketat.
Air sungai tidak pernah ingkar janji. Ia akan datang lagi, kecuali pemerintah berhenti sekadar bereaksi dan mulai bertanggung jawab secara sungguh-sungguh.
Derita Malangke harus diakhiri. Bukan dengan janji tahunan, melainkan dengan hasil nyata yang bisa dipertanggungjawabkan.(*)
