SABER, PALOPO | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Palopo menegaskan akan perihal “mahar” yang dimaksudkan dalam menghadapi kontestasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) pada Pilkada serentak 2024.
Ketua DPC PDIP Palopo, Alfri Jamil menjelaskan jika mahar yang ditawarkan PDIP adalah untuk membiayai kebutuhan operasional dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak.
Menurutnya, dalam menghadapi perhelatan politik tidak sedikit membutuhkan biaya. Tentunya, partai politik akan membiayai berbagai kebutuhan dalam menunjang operasional selama proses perhelatan berlangsung.
Dia menyebutkan, di PDIP beberapa kebutuhan seperti, saksi di tingkat TPS, tingkat Kecamatan dan tingkatan KPU dan biaya gerak regu untuk pemilih di tingkatan RT/RW yang membutuhkan alokasi anggaran.
Selain itu, ada juga kamar hitung sebagai pusat pengelolaan dan penginputan hasil perhitungan suara di TPS yang terkoneksi ke DPD dan DPP dan sosialisasi yang tentunya membutuhkan anggaran tidak sedikit.
“Jadi, mahar yang kita maksudkan ini bukan banderol atau biaya sebagaimana yang umumnya dipahamami.
Biaya yang disetor calon ini untuk alokasi dalam membiayai kebutuhan operasional untuk menjalankan mesin partai demi memenangkan calon yang diusung partai” katanya, Senin kemarin.
Dia menjelaskan, biaya operasional dalam perhelatan Pilkada bisa mencapai miliaran rupiah dan bahkan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Sementara, keberadaan PDIP juga memiliki pemilih rasional.
Itu dibuktikan, keberadaan PDIP Kota Palopo dalam Pemilu setiap pemilu Kota Palopo memperoleh tiga kursi dari 25 kursi DPRD Palopo, termasuk pemilu 2024 masih mempertahankan tiga kursi di parlemen.
Mengenai arah dukungan PDIP dalam Pilkada khususnya di Kota Palopo masih dinamis. “Siapapun calon yang mendapat rekomendasi DPP nantinya, maka wajib bagi kita memenangkan.
PDIP selalu tegak lurus terhadap DPD Sulsel bahkan DPP dan berkomitmen memenangkan calon yang diusung,” katanya.(*)
