SABER, PALOPO | Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palopo, Ilham Hamid, mewakili Walikota Palopo membuka acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2024 di Ruang Pertemuan Ratona, Senin 27 Februari 2023.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo dengan mengusung tema “Stabilitas Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Raodatul jannah, menyampaikan stabilitas daerah, mencakup aspek disabilitas dan kondusifitas daerah pada aspek politik dan aspek ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi, mencakup aspek investasi daerah dan pertumbuhan UMKM, pendapatan daerah termasuk sejumlah sektor potensial dan produktif.
Dan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek penanganan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Gambaran umum kondisi daerah yang disampaikan bahwa presentasi penduduk miskin menurun tahun 2021 sebesar 8.14% sedangkan tahun 2022 sebesar 7.78%.
Sedangkan angka pengangguran terbuka dari 8.83% pada tahun 2021 menjadi 8.20% pada tahun 2022.
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2024, untuk tujuan pembangunan daerah terwujudnya penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkualitas, kemudian terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah dan terwujudnya lingkungan layak huni dan berkelanjutan.
Dengan sasaran meningkatnya kapasitas birokrasi dan tata kelola layanan, meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, meningkatnya kondisi ekonomi, meningkatnya kualitas SDM, dan meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan dan kualitas lingkungan perkotaan.
Asisten II Ilham Hamid, menyampaikan tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilu dan pilkada serentak penting bagi kita semua untuk dapat turut menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Program kegiatan tahun 2024 harus bisa menjadi instrument utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Menurutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas kepada para pemangku kepentingan untuk berfikir kreatif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
Perlu dipahami bahwa APBD kota Palopo sangat terbatas oleh karena itu diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan salah satu upaya yang perlu menjadi penekanan adalah penguatan kerjasama dengan para mitra pembangunan.
Turut dihadiri Unsur Forkopimda, Ketua DWP Kota Palopo Isnada Firmanza, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Palopo, pimpinan perbankan, pelaku usaha dan undangan lainnya.(*)
