SABER, PALOPO | Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, menghadiri pertemuan rembuk stunting Kota Palopo tahun 2024 yang bertempat di ruang pertemuan Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (22/05/2024).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Asmuradi Budi, mengatakan, rembuk stunting adalah tindaklanjut pemerintah Kota Palopo dalam merealisasikan hasil analisis situasi dan hasil rencana kegiatan konvergensi.
“Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layananan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat,” kata Asmuradi Budi.
Adapun tujuannya, kata Asmuradi, dapat menyampaikan hasil Analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting tingkat kota secara terintegrasi.
“Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, serta membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kota Palopo, katanya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menjadikan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
“Pemerintah pusat menargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018, menjadi 14% di tahun 2024,” kata Asrul Sani.
Untuk mencapai target tersebut, kata Asrul, pemerintah telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
“Mulai dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat kelurahan dalam melakukan penurunan stunting,” katanya.
Asrul juga berharap, agar bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan ataupun rencana aksi yang betul-betul yang tepat sasaran.
“Dan ini menjadi program prioritas nasional yang betul-betul harus dilaksanakan di daerah,” ujar Asrul.
“Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif, apabila intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan secara konvergen di tingkat kota sampai kelurahan,” tambahnya.
Intervensi gizi spesifik, lanjut Asrul, menyasar penyebab langsung stunting yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi.
“Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting yaitu, peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu serta anak,” tutupnya.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan rembuk stunting tahun 2024 oleh Pj.Wali Kota Palopo dan Forkopimda Kota Palopo.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Prov.Sulsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo, Forkopimda Kota Palopo, serta tamu undangan yang hadir.(*)
