SABER, PALOPO | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Hasta, mewakili Pj Wali kota Palopo, menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Palopo.
Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan di Hotel Agro Wisata Kota Palopo, Minggu (26/5/2024).
Pelantikan ini dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota PPS untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo tahun 2024.
Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin, mengatakan, meminta kepada para PPS untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas nantinya.
“Kepada teman-teman yang telah dilantik, sesuai dengan yang telah dibaca tadi yaitu pakta integritas itulah yang harus kita jadikan pedoman,” kata Irwandi Djumadin.
Semua yang telah tertuang dalam fakta integritas itu, kata Irwandi, menjadi pedoman dalam bekerja ke depannya.
“Integritas itu modal utama untuk bekerja. Tanpa integritas, kita sangat sulit untuk mewujudkan pemilu yang damai aman dan tentram di Kota Palopo,” katanya.
“Setelah pelantikan ini, segera bangun komunikasi dengan seluruh stakeholder, terutama teman-teman di kelurahan dan kecamatan,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Irwandi juga berharap dukungan dari seluruh camat dan Lurah untuk bekerjasama dan membantu PPS dan PPK.
“Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Pj Wali Kota yang sudah banyak membantu, serta apparat TNI Dan Polri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Hasta, dalam sambutannya mengatakan, anggota PPS merupakan ujung tombak pelaksana dan bahkan kesuksesan pemilukada serentak 2024.
“Salah satu indikator kesuksesan pemilukada adalah tingginya angka partisipasi para pemilih pada pesta demokrasi ini,” kata Hasta.
Karena itu, kata Hasta, salah satu tugas PPS adalah harus mampu meyakinkan masyarakat pemilih agar mereka mau memanfaatkan sebaik mungkin hak suara yang mereka punya.
“Keterlibatan dan antusiasme masyarakat pada pemilukada harus menjadi prioritas anggota PPS. Jangan sampai hak suara mereka tidak digunakan hanya karena bentuk kelalaian kita,” katanya.
“Perkuat data dan verifikasi faktual di lapangan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tambahnya.
Hasta mengingatkan anggota PPS agar memahami tupoksi mereka dan lakukan tugas berdasarkan juknis yang ada.
“Pengalaman pemilu Februari 2024 lalu, terdapat oknum penyelenggara pemilu akhirnya berurusan dengan penegak hukum hanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas, serta melanggar sumpah dan janjinya,” lanjutnya.
Anggota PPS, lanjut Hasta, juga harus mampu mendeteksi berbagai hal yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilukada 2024.
“Selain itu, karena pemilu kali ini menggunakan perangkat digital, maka yakinkan pencatatan dan pendokumentasian data atau pun tahapan pemilu harus selalu singkron antara data input manual dengan data yang diinput melalui perangkat digital,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo, camat dan lurah se-Kota Palopo, Ketua Bawaslu Kota Palopo serta para tamu undangan lainnya.(*)
