SABER, MAKASSAR | Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan, Adri Fadhli, menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia gagal total dalam menjaga kedaulatan investasi nasional dan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang pro-Palestina. Menurutnya, penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia perusahaan berafiliasi kuat dengan Ormat Technologies yang berakar dari Israel sebagai pemenang tender wilayah kerja panas bumi (WKP) di Rongkong, Luwu Utara, merupakan bukti nyata kegagalan tersebut.
Adri menyoroti bahwa Bahlil, sebagai Menteri ESDM, secara langsung menetapkan PT Ormat melalui Keputusan Menteri Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tanggal 8 Januari 2026, meski perusahaan induknya didirikan di Yavne, Israel (1965), memiliki fasilitas manufaktur di sana, dan saham terdaftar di Bursa Tel Aviv. Hal ini bertolak belakang dengan sikap resmi Indonesia yang konsisten menolak normalisasi dengan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina secara tegas.
“Kegagalan Bahlil terlihat jelas di satu sisi, ia mempromosikan swasembada energi melalui penguatan geothermal domestik sebagai aset nasional, tapi di sisi lain membuka pintu lebar bagi entitas berafiliasi Israel untuk menguasai potensi energi strategis di Rongkong. Ini bukan sekadar investasi, ini pengkhianatan terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif dan anti-penjajahan yang selama ini digaungkan pemerintah,” kata Adri Fadhli saat dihubungi awak media, Kamis (26/2/2026).
Adri juga merujuk postingan resmi DPM-PTSP Sulsel pada 28 Januari 2026 yang mendokumentasikan diskusi dengan Ormat tentang rencana pengeboran tiga sumur eksplorasi, target 30 megawatt, dan investasi Rp 1,5 triliun. Meski Pemprov Sulsel menyangkal mengeluarkan izin, Adri menilai koordinasi itu menunjukkan kelalaian pusat dalam menyaring investor sesuai prinsip nasional.
“Bagaimana bisa Bahlil mengabaikan afiliasi geopolitik yang sensitif ini? Keputusan ini melemahkan posisi Indonesia di mata dunia Islam dan rakyat sendiri, sementara potensi geothermal Rongkong yang seharusnya dikelola untuk kemandirian energi malah jadi alat bagi korporasi asing dengan agenda tersembunyi,” ujarnya.
Selain aspek politik luar negeri, Adri menekankan dampak ekologis dan sosial yang diabaikan. Kawasan Rongkong sebagai hidrologis vital Luwu Utara berisiko rusak akibat pengeboran di zona seismik aktif, mengancam pasokan air sawah hilir, lahan adat, serta situs budaya seperti makam leluhur Kanandede.
“LMND Sulsel menolak total proyek ini dan mendukung perlawanan HMRI serta masyarakat Rongkong. Kegagalan Bahlil dalam melihat investasi ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal pengorbanan kedaulatan dan hak rakyat,” tegasnya.
Adri menyatakan LMND Sulsel akan menggalang aksi nasional jika proyek tetap dilanjutkan. “Kami tuntut Bahlil dan Kementerian ESDM cabut penetapan Ormat sekarang juga, serta evaluasi total proses tender agar investasi selaras dengan swasembada energi sejati dan sikap anti-penjajahan Indonesia,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian ESDM maupun Menteri Bahlil Lahadalia belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Kontroversi ini semakin membesar di tengah gelombang penolakan masyarakat Luwu Utara dan kritik terhadap konsistensi kebijakan investasi nasional.(*)
