SABER, PALOPO | Aliansi Peduli Kesehatan Kota Palopo menggelar unjuk rasa di depan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Senin (24/11/2025). Mereka menuntut pencopotan Kepala BPJS Kesehatan Kota Palopo dan pemutusan kontrak kerja sama dengan RS At Medika Palopo atas dugaan kelalaian pengawasan yang menyebabkan seorang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bernama Basri diduga menjadi korban malapraktik.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi membentangkan spanduk bertuliskan “Copot Kepala BPJS Kesehatan Kota Palopo!” dan “Cabut Kontrak RS At Medika Palopo!”. Mereka juga membawa poster bergambar korban serta pernyataan sikap tertulis.
Koordinator aksi, Reski Halim, mengatakan kasus yang dialami Basri mencerminkan kegagalan sistemik BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan mitra.
“BPJS Kesehatan tidak boleh hanya berperan sebagai pemungut iuran. Fungsi pengawasan, kredensialing, dan penindakan terhadap rumah sakit mitra yang melanggar standar mutu adalah amanah utama yang hingga kini belum dijalankan secara optimal,” kata Reski kepada media di sela-sela aksi.
Aliansi menilai, kelalaian pengawasan tersebut telah menyebabkan peserta JKN mengalami kerugian fisik, psikis, dan finansial. Mereka lantas menyampaikan enam tuntutan utama, di antaranya:
– BPJS Kesehatan Kota Palopo bertanggung jawab secara kelembagaan atas lemahnya pengawasan;
– Dilakukan audit medis dan administrasi secara menyeluruh dan independen terhadap RS At Medika Palopo;
– Penjatuhan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak kerja sama, jika terbukti ada pelanggaran berat;
– Transparansi penuh atas hasil audit dan tindak lanjut;
– Perketat proses kredensialing dan rekredensialing rumah sakit mitra;
– Evaluasi kinerja dan pencopotan Kepala BPJS Kesehatan Kota Palopo yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan.
Aliansi menegaskan bahwa keselamatan pasien adalah hal yang tidak dapat ditawar. Mereka juga memperingatkan akan meningkatkan eskalasi aksi hingga tingkat provinsi dan pusat jika tuntutan tidak ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Usai berorasi, perwakilan aliansi diterima oleh pihak manajemen BPJS Kesehatan Kota Palopo dan menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi. Pihak BPJS menyatakan akan mempelajari aspirasi tersebut dan memberikan tanggapan resmi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Hingga berita ini ditulis, awak media masih berupaya meminta konfirmasi dari RS At Medika Palopo terkait kasus yang menimpa Basri serta dari Kantor Pusat BPJS Kesehatan mengenai mekanisme pengawasan terhadap fasilitas kesehatan mitra di daerah.(*)
