Oleh Mubarak Djabal Tira
SABER, PALOPO | (OPINI). Tema Hari Pers Nasional 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” terdengar seperti pidato pembuka pesta. Mulia, bombastis, dan penuh harapan. Namun kalau kita buka data dan lihat fakta di lapangan, ini lebih mirip ucapan selamat tinggal daripada janji masa depan. Pers Indonesia sedang sekarat. Pertanyaannya sekarang, apakah ini kematian lambat karena tak mampu beradaptasi, atau pembunuhan perlahan oleh tangan-tangan yang tak suka dikritik?
World Press Freedom Index 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 127 dari 180 negara dengan skor 44,13 turun tajam 16 peringkat dari tahun sebelumnya. Kategori ‘sulit’. Keamanan jurnalis berada di peringkat 125, anjlok 38 posisi dalam setahun saja. Sepanjang 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media naik dari 73 kasus tahun sebelumnya. Kekerasan fisik mendominasi dengan 31 kasus, 21 di antaranya dilakukan aparat kepolisian. Serangan digital mencapai 29 kasus rekor tertinggi dalam 12 tahun. Banyak kasus mandek di kepolisian. Pelaku sering kali orang-orang berkuasa atau aparat yang seharusnya melindungi.
Ekonomi pers juga berada di ujung tanduk. Platform digital asing menguasai iklan dan perhatian publik. Media lokal menghadapi PHK massal, pemotongan gaji, atau terpaksa menjadi corong konten bersponsor demi bertahan hidup. Model bisnis rusak. Pers yang bergantung pada iklan pemerintah atau konglomerat politik sulit menggigit tangan yang memberi makan. Akibatnya, pengawasan terhadap kebijakan hilirisasi, pengelolaan tambang, investasi asing, dan monopoli oligarki semakin lemah. Kedaulatan ekonomi? Masih jauh panggang dari api. Sumber daya alam terus dikeruk, ketergantungan impor bertambah, dan oligarki semakin menguat.
Ruang publik dibanjiri hoaks, deepfake, dan narasi berbayar. Literasi digital rendah. Media kredibel semakin sedikit. Yang menang bukan fakta, melainkan duit dan kekuasaan.
Namun di tengah kegelapan itu, citizen journalism muncul sebagai secercah harapan sekaligus pedang bermata dua.
Jurnalisme warga, warga biasa yang memproduksi dan menyebarkan informasi lewat media sosial, blog, atau platform independen kini menjadi alternatif nyata ketika pers tradisional terhimpit. Di Indonesia, citizen journalism sudah terbukti berperan besar merekam aksi demonstrasi yang tak diliput media mainstream, mengungkap pelanggaran di daerah terpencil, hingga menjadi mata dan telinga pertama saat bencana alam terjadi. Saat pers profesional dibungkam atau tak mampu menjangkau, warga yang mengisi kekosongan itu. Mereka mendemokratisasi informasi, memberikan suara kepada yang tak bersuara, dan memperluas ruang partisipasi publik.
Lebih dari itu, citizen journalism berpotensi besar menangkal hoaks jika dilakukan dengan benar. Dengan literasi digital yang baik, warga bisa menjadi “good citizen journalist”, memverifikasi sumber, menyajikan fakta, dan melawan narasi berbayar. Pelatihan citizen journalism di berbagai daerah dari kampus hingga komunitas mulai tumbuh. Ada yang menggunakan model langganan, donasi pembaca, atau kolaborasi dengan media independen. Ini bukan lagi sekadar hobi; ini kekuatan baru yang bisa menyelamatkan ruang publik dari monopoli informasi.
Tapi jangan romantisasi berlebihan. Citizen journalism juga punya lubang besar minim verifikasi, rentan bias, mudah menjadi alat propaganda atau penyebar hoaks jika tanpa etika. Banyak konten warga yang sensasional demi like dan share, bukan demi kebenaran. Tanpa standar jurnalistik, ia bisa memperburuk masalah yang sama yang dihadapi pers tradisional.
Justru di sinilah titik temu: pers profesional dan citizen journalism harus saling melengkapi, bukan saling bunuh. Wartawan tradisional bisa mengajarkan etika, verifikasi, dan kedalaman liputan. Citizen journalism membawa kecepatan, jangkauan luas, dan perspektif segar dari lapangan. Bersama, mereka bisa membentuk ekosistem informasi yang lebih sehat yang tak lagi bergantung pada satu pihak saja.
Masih ada ribuan wartawan yang setiap hari tetap turun ke lapangan, menulis meski diancam, meliput meski digugat, mengungkap meski ditekan. Ada media independen yang bertahan dengan model langganan, donasi pembaca, atau kolaborasi antar-media. Ada jurnalis muda yang mahir menggunakan data, investigasi digital, dan multimedia untuk menembus tembok informasi. Ada komunitas pembaca yang mulai sadar dan rela membayar untuk jurnalisme berkualitas.
Ada juga tanda-tanda perubahan: beberapa putusan pengadilan mulai lebih melindungi kebebasan pers, ada inisiatif regulasi (meski lambat) yang membahas pembagian pendapatan adil dengan platform global, dan gerakan literasi media yang tumbuh di sekolah dan kampus. Yang paling penting: ada generasi baru yang tidak mau diam. Mereka tidak hanya mengeluh di media sosial, tapi mulai membangun ruang publik alternatif podcast, newsletter, media komunitas, bahkan media berbasis blockchain.
Pers Indonesia memang sedang terluka parah. Mati lambat atau dibunuh perlahan? Masih bisa kita tentukan sendiri. Kalau kita terus diam dan pasrah, jawabannya sudah jelas. Tapi kalau kita bangkit wartawan, citizen journalist, pembaca, pemilik media, pemerintah, masyarakat sipil maka kematian itu bisa dicegah. Bahkan bisa berbalik menjadi kebangkitan.
Selamat Hari Pers Nasional. Bukan untuk merayakan keadaan saat ini, tapi untuk mengingatkan: pers yang hidup baik profesional maupun warga adalah pilihan. Dan pilihan itu masih ada di tangan kita. Mari kita buktikan bahwa pers Indonesia bukan korban pasif, melainkan pejuang yang belum selesai bertarung.
Semoga tahun depan kita tak lagi harus menulis judul seperti ini.(*)
