SABER, PALOPO | Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo untuk kedua kalinya mendesak Pj Wali Kota Palopo agar melakukan mutasi lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Terutama kepada Camat dan Lurah serta beberapa perangkat daerah lainnya.
“Kita mendesak agar Pj Wali Kota melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi lem- baga DPRD yang di dalamnya memuat be- berapa usulan. Salah satunya mutasi lingkup Perangkat Daerah, Camat, hingga Lurah,” kata Wakil Ketua 1 DPRD, Abdul Salam, lewat pres rilisnya, Senin, 22 April 2024 kemarin.
Salam mengaku desakan akan mutasi tersebut juga disampaikan beberapa anggota DPRD dalam forum pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2023 yang dilaksanakan, belum lama ini.
“Dalam forum ini teman-teman DPRD mempertanyakan akan keseriusan Pj Wali Kota dalam menjalankan rekomendasi DPRD. Tentunya masalah mutasi,” katanya.
Di samping itu juga terkait penyelesaian hutang belanja, serta rancangan peraturan mengenai perampingan perangkat daerah untuk secepatnya didorong untuk dibahas sebagai salah satu bagian yang mendasar.Sehingga,diharapkan pula peningkatan pendapatan daerah untuk merasionalisasi utang belanja
” Sinergitas dan hubungan antara DPRD dengan PJ.Walikota Palopo yang sudah berjalan baik selama ini tidak terganggu akibat kesepakatan tidak di jalan .Kalau di tanya apakah PJ.Walikota Palopo bisa melakukan mutasi ? Aturannya bisa ,jelas Salam
Sementara anggota DPRD Palopo, Bahar- man Supri minta seluruh anggota Fraksi Golkar tidak menghadiri (boikot) rapat paripurna istimewa kalau Pj Wali Kota tidak melakukan mutasi sebelumnya.
“Kami berharap fraksi lain ikut bersama kami. Karena warga Kota Palopo menghubungi kami terus menanyakan apa kinerja Wali Kota dan apa masalah sehingga tidak ada mutasi sampai hari ini. Itu sebabnya kami mengambil sikap walk out dengan tidak menghadiri rapat paripurna istimewa terkait Hari Jadi Kota Palopo yang seharusnya tanggal 10 April tapi diundur karena bertepatan hari lebaran,” jelasnya.
Baharman Supri yang berlatar belakang aktivis LSM, melaporkan Camat dan Lurah yang secara terselubung berpolitik prak- tis dengan menfasilitasi halalbihalal ber- bau politik di setiap kecamatan. Ada lembaga KASN tempat memberi sanksi bagi ASN yang tidak independen.
“Cukuplah Pileg yang lalu. Kita harap Pilwalkot melahirkan pemimpin yang bisa membuat Palopo lebih baik. Bukan mundur seperti sekarang, hu- tang belanja tertinggi di Sulsel, ratu- san miliar meski belum dipublis lembaga independen BPK,” terang politisi Golkar ini.(*)
