SABER, PALOPO | Anggota DPRD Palopo melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Pokok 2024, bertempat di ruang sidang DPRD Palopo jalan poros Trans Sulawasi. Senin (13/11/2023).
Pada Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nurhaenih didampingi Wakil Ketua I, Abdul Salam, dan Wakil Ketua II, Irvan.
Fraksi Demokrat melalui juru-bicaranya Cendrana Saputra Martani menyampaikan 5 poin penting yang menjadi catatan khusus Fraksi Demokrat.
Pertama, mereka menyarankan Pemkot Palopo mengedepankan belanja bantuan sosial dan kebutuhan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
Kedua, fraksi Demokrat menyarankan Pemkot Palopo menjadikan skala prioritas kegiatan normalisasi dan pembuatan tanggul sungai yang selama ini mengancam warga pada saat musim hujan, termasuk melakukan pemeliharaan serta perbaikan jalan dan drainase.
Berikutnya poin yang ketiga, terkait tingginya belanja pegawai di APBD membuat perlunya Pj Walikota melakukan perampingan OPD tuk meminimalisir tingginya belanja pegawai.
Lalu yang keempat meminta Pj Walikota menormalkan atau merasionalisasikan TPP ASN Palopo yang sempat dipangkas 30% pada masa Covid-19.
“Terakhir yang kelima, kami mengharapkan Pemkot Palopo memperhatikan muara Sungai Amasangan/Salotellue yang kerap menjadi penyebab banjir di Palopo. Pokok-pokok pandangan ini, sebagian besar kami peroleh saat temu konstituen saat masa reses berlangsung,” tandas CSM sapaan akrab Cendrana.
Ditempat yang sama, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, menguraikan kebijakan ekonomi dan fiskal 2024 menitikberatkan pada fungsi alokasi untuk mendukung transformasi ekonomi, dan fungsi distribusi diarahkan mendukung program afirmasi salah-satunya menghapus angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%.
“Penerimaan pembiayaan APBD 2024 ditargetkan Rp18 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp2,94 miliar, sehingga pembiayaan netto Ranperda APBD 2024 terdapat selisih Rp15,05 miliar yang akan menutupi defisit belanja APBD,” tutur Asrul Sani.(*)
