SABER, PALOPO | Menyambut peringatan Hari Tani Nasional 2023, Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi yang berlangsung di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kamis (21/09/2023).
Dalam aksi demonstrasi bertajuk “Hentikan Investasi yang Merampas Ruang Hidup Rakyat”, LMND Sulsel mengangkat sejumlah isu strategis yang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Isu-isu tersebut mencakup Konflik Agraria, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Industrialisasi, Pendidikan, Kesehatan, Tata Kelola Pemerintahan, serta persiapan Pemilu 2024.
Ketua LMND Sulsel, Aldi Adrianysah, menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan, seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakatnya.
Sayangnya, potensi besar ini belum optimal dalam mewujudkan pembangunan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat Sulsel.”ucapnya.
Salah satu isu yang menjadi fokus utama demonstrasi adalah konflik agraria. LMND Sulsel mengecam konflik berulang antara masyarakat, terutama petani, dengan perusahaan perkebunan besar dan tambang.
Beberapa kasus yang diangkat dalam konteks konflik agraria antara lain adalah Kasus Bara-Baraya di Makassar, Reklamasi Pulau Lae-Lae, Tambang Emas Rampi di Kabupaten Luwu Utara, Penyerobotan Tanah Uluyat Suku Pamonah di Luwu Timur, Penyerobotan Lahan Masyarakat oleh PT. Masmindo Dwi Area, dan Penyerobotan Lahan Masyarakat oleh PT. Bumi Mineral Sulawesi (BMS).”jelasnya.
Dalam aspek industrialisasi, LMND Sulsel menyoroti pentingnya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ketat dan transparan.
Mereka mendesak pemerintah untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara transparan dan akuntabel, serta memastikan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi AMDAL.
Pemberian upah yang layak dan perlindungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja juga menjadi perhatian serius.
Isu pendidikan mendapat perhatian serius dari para demonstran. Mereka menekankan pentingnya akses merata ke layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Akses kesehatan yang merata juga menjadi isu penting, terutama di daerah terpencil.
Tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas korupsi juga menjadi tuntutan penting dalam demonstrasi ini.
Demonstran mengecam praktik korupsi dan mendesak penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Mereka juga meminta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.
Terakhir Dalam konteks Pemilu 2024, LMND Sulsel mendorong politik gagasan, ide-ide inovatif, dan pemimpin yang berkomitmen untuk masa depan sulsel yang lebih baik. Mereka menekankan pentingnya menghindari politik identitas, polarisasi, SARA, dan money politik.”tandas Aldi.
Setelah berakhirnya aksi demonstrasi, Ketua LMND Sulsel membacakan pernyataan sikap sebagai respons terhadap isu-isu kritis yang dihadapi Sulawesi Selatan.
LMND Sulsel menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung perjuangan Masyarakat/Petani di wilayah konflik agraria (Bara-Baraya, Pulau Lae-Lae, Rampi, Seko, Suku Pamonah, dan korban Penyerobotan Lahan oleh PT. Masmindo Dwi Area & PT. Bumi Mineral Sulawesi)
2. Mendesak pemerintah sulsel untuk menghentikan investasi sektor industri pertambangan dan perkebunan skala besar yang merugikan masyarakat dan lingkungan serta mengembalikan konstitusionalisme agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merombak orientasi kebijakan agraria yang liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria kerakyatan sehingga keadilan dan kedaulatan Kembali berpusat pada rakyat.
3. Menuntut moratorium segera terhadap pemberian Izin Usaha Produksi (IUP) untuk industri yang merusak lingkungan dan menyebabkan konflik agraria serta mendesak adopsi AMDAL yang ketat dan penerapan hukuman yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar regulasi.
4. Meminta pemerintah untuk menetapkan upah layak dan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja yang terkena dampak PHK akibat perubahan dalam struktur industri.
5. Mengecam represi terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat.
6. LMND mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi dalam kehidupan masyarakat dan melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan gender.
7. Menuntut tindakan keras terhadap korupsi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi di semua tingkatan pemerintahan.
8. LMND menuntut pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil di Sulawesi Selatan.
9. Mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga Sulawesi Selatan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas serta mendesak pemerintah provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan untuk segera mengalokasikan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan.
10. Mendorong Politik Gagasan dan solusi inovatif yang berfokus pada kepentingan rakyat dan menentang keras politik identitas, polarisasi, SARA, dan money politik, dan mendesak agar kampanye politik lebih berkualitas dan berprinsip serta mendorong agar Pendidikan menjadi isu strategis dalam pemilu 2024.(*)
