SABER, PALOPO | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Solidaritas Rakyat Kota Palopo kembali turun ke jalan, Sabtu (30/8/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Komando (Mako) Polres Palopo dengan mengusung tuntutan yang menohok jantung institusi kepolisian.
Dalam orasinya, massa mendesak pencopotan Kapolri, revisi UU Kepolisian oleh DPR, pembebasan mahasiswa yang ditahan di berbagai daerah akibat demonstrasi, serta penindakan terhadap aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan terhadap mahasiswa maupun jurnalis.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan Didit Pranada Ikhlas. Dengan lantang ia menyerukan lima tuntutan utama, yang oleh massa dianggap sebagai representasi keresahan publik terhadap praktik kepolisian di tanah air.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma turun langsung menemui mahasiswa. Namun, penjelasan yang ia sampaikan terkesan normatif.
“Terkait pencopotan Kapolri maupun Dankorps Brimob, itu bukan kewenangan kami di tingkat Polres. Begitu pula revisi UU Kepolisian, itu ranah DPR/MPR RI. Sedangkan persoalan mahasiswa yang ditahan di daerah lain, merupakan kewenangan pimpinan pusat,” ujar Dedi.
Meski demikian, Kapolres menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi mahasiswa di Palopo secara humanis. “Kami pastikan tidak ada anggota Polres Palopo yang melakukan tindakan represif, sepanjang aksi dijalankan tanpa pelanggaran hukum. Kami berharap mahasiswa juga tidak bertindak anarkis agar Palopo tetap kondusif,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung di depan Polres Palopo ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian, dibantu TNI Kodim 1403 Palopo dan Kipan C Yonif 721. Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan Kapolres, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.
Namun demikian, tuntutan mahasiswa kali ini menegaskan satu hal ketidakpuasan terhadap wajah kepolisian tidak bisa lagi dibendung hanya dengan jawaban prosedural.(*)
