PALOPO, SABER | Komisi I DPRD Palopo saat melakukan Study Banding ke Pulau Dewata Bali kepada media lokal memberikan pernyataan pers yang dianggap menohok dan menciderai kemitraan dengan insan pers yang ada di Palopo.
Kontan saja, komentar miring oknum anggota DPRD Palopo itu mendapat tanggapan beragam dari kelompok jurnalis yang ada di kota idaman, Palopo.
Salah satunya datang dari DPD JOIN Palopo yang dalam keterangan persnya Senin, 19 Oktober 2020 menyebut statement beberapa anggota Wakil Rakyat tersebut sebagai bentuk campur tangan (intervensi) yang dilakukan legislatif kota Palopo terhadap pekerjaan jurnalistik.
“Kami atas nama DPD JOIN Palopo menyayangkan sikap kurang terpuji oknum anggota DPRD Palopo, Aris Munandar dkk yang kami nilai tidak etis karena ingin mengintervensi media, harusnya mereka punya dasar yang kuat tidak asal ngoceh, apalagi ngocehnya sambil plesiran di Pulau Bali yang azas manfaatnya untuk rakyat kota Palopo tidak jelas,” ucap ketua JOIN Palopo, Andi Alamsyah, ST dalam rilisnya.
Ia menambahkan, selama ini media juga kesulitan mendapatkan Narasumber dari unsur legislatif karena rata-rata para wakil rakyat itu tak berani bersuara “miring” mengeritik kebijakan pemerintah dan terkesan hanya jadi stempel bagi kebijakan-kebijakan Pemkot semata.
“Kami punya alasan mengapa kesulitan mengeritik pemerintah utamanya terkait kebijakan, karena DPRD sendiri banyak yang enggan bersuara vokal, mereka selalu off the record dan tidak mau dipublish, jadi DPRD tidak usah sok ngajari kodok berenang,” imbuh dia.
Tidak hanya mengecam, JOIN Palopo juga meminta oknum DPRD tersebut mencabut pernyataannya.
“Kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Yth. DPRD Palopo, kami mohon agar oknum yang katanya Study Banding tersebut untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya,” tegas Alamsyah.
Sebelumnya, dilansir dari IndonesiaInside.id, anggota komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar mengeritik peran media karena menilai tidak kritis lagi terhadap kebijakan pemerintah setempat. Kerja sama antara media dan pemerintah kota (Pemkot) dinilai sebagai penyebab tumpulnya peran kontrol dari media.
“Media masih kurang kritis terhadap kebijakan Pemkot. Mereka tidak berani mengeritik karena masih ada kerja sama dengan pemerintah,” kata Aris Munandar saat melakukan studi banding ke Pemkot Denpasar, Bali, Jumat (16/10/2020). (rilis)
