JAKARTA, SATU BERITA | Kantor Staf Presiden lakukan audiensi dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, bertempat di Ruang Kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin, 15 Juni 2020.
Dalam kesempatan ini, KSP diwakili oleh Irjen Pol (Purn) Hengkie Kaluara (sebagai Tenaga Ahli Utama KSP), Marsda (Purn) Warsono (Tenaga Ahli Utama), dan Mayjen TNI (Purn) Winston Simanjuntak (Tenaga Ahli Utama). Sementara Kabaharkam Polri didampingi oleh Irjen Pol Risyapudin Nursin (Kakorbinmas Baharkam Polri) dan Kombes Pol Hendi Handoko (Kabagopsnalev).
Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan koordinasi Tim KSP dan Baharkam Polri dalam rangka verifikasi data dan kesiapan menghadapi kebijakan kenormalan baru (new normal).
Adapun verifikasi data yang dibutuhkan oleh KSP terkait: data orang miskin baru (pengangguran); pemetaan terkait kawasan industri yang merumahkan/PHK karyawannya; serta kesiapan TNI-Polri dalam rangka mengamankan pembukaan sentra perekonomian yang akan dilaksanakan dalam kebijakan kenormalan baru.
Ada beberapa tugas khusus yang perlu ditindaklanjuti. Informasi yang detail dari Polri, karena Polri banyak berhubungan dengan masyarakat. Kenapa Baharkam? Karena ujung tombak preventif, preemtif, serta pembinaan teritorial Polri, ada di Baharkam,” jelas Hengkie Kaluara.
Sementara itu Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat apalagi dalam situasi bencana/pandemi juga merupakan representasi kehadiran ditengah-tengah masyarakat.
“Kehadiran TNI Polri membantu masyarakat apalagi dalam situasi bencana ini merupakan wujud representasi kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat”, ujar Komjen Agus.
Lebih lanjut Jenderal bintang 3 yang juga menjabat sebagai Kaopspus Aman Nusa II 2020 mengatakan bahwa awalnya Polri juga mengalami kendala terkait data namun atas instruksi Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz Polri bergerak cepat mendata dan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Sampai hari ini jajaran Polri terus mendistribusikan sembako kepada masyarakat, karena kita tidak ingin ada saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan, karena kita semua tau salah satu akar penyebab timbulnya kejahatan itu kelaparan dan kemiskinan, kita harus antisipasi karena ini berkaitan erat dengan pemeliharaan kamtibmas” tutur Komjen Agus.
Jajaran Polri selalu merespon cepat baik situasi dilapangan maupun arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam rapat-rapat terbatas.
“Kita langsung respon cepat dan keluarkan jukrah ke jajaran kewilayahan untuk akselerasi kebijakan pemerintah”, tutur Komjen Agus.
Saat ini Polri juga mendukung program ketahanan pangan sebagai upaya penguatan ekonomi nasional dengan menumbuhkan semangat masyarakat produktif dan terus berkordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga terkait agar pangkalan data bisa disingkronisasi dan tidak tumpang tindih.
Terkait kamtibmas dan penegakan hukum selama pandemi, Polri sudah menangani 107 kasus hoax dan menindak pelakunya, hal-hal yang berkembang di masyarakat seperti penolakan jenazah, pengambilan paksa jenazah juga sudah kami instruksikan agar ditindak.
“Untuk sektor lain seperti pariwisata, Polri akan membantu penuh agar pariwisata Indonesia kembali menggeliat karena ini mempengarhui banyak aspek mulai dari sektor-sektor yang bergerak dibidang akomodasi, UMKM yang selalu hadir di setiap objek wisata” Ujar mantan Kapolda Sumut ini.
Kabaharkam Polri juga mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memulihkan ekonomi harus didukung penuh, baik itu turun langsung membantu menggerakkan ekonomi masyarakat maupun mengawal langsung kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan.
“TNI-Polri akan selalu selalu bergandengan serta berkordinasi dengan seluruh stakeholder di pusat maupun didaerah guna memantapkan kebijakan New Normal karena vaksin Covid-19 yang sampai saat ini belum tersedia, sementara kita harus tetap survive dan produktif” tutup Komjen Agus. (*)
