PALOPO, SABER | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Anti Kekesaran Seksual menggugat melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kota Palopo, Kamis 18/11/21.
Jendral lapangan Fifi Heriyanti mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Palopo, yang belum mendapat penanganan serius dan tindak lanjut dari pihak berwajib.
“Seperti kasus seksual yang terjadi, yang melibatkan oknum mantan calon anggota DPRD, serta kasus yang baru terjadi disalah satu kampus di Kota Palopo, kemudian yang menjabat sebagai pegawai di laboratorium dimana terduga pelaku masih berkeliaran bebas, namun belum ada tindakan yang serius dari pihak kepolisian,” kata Fifi.
Untuk itu, massa tersebut membawa beberapa tuntutan yakni tangkap dan penjarakan pelaku kekerasan seksual dan berikan ruang aman dan tenang bagi perempuan.
“Selain itu, turunkan akreditasi kampus yang melindungi pelaku kekerasan seksual, stop bullying dan revictimisasi korban, berikan korban ruang aman dan tenang untuk melanjutkan pendidikan serta mendesak DPRD Palopo untuk memberikan perlindungan kepada korban dan sahkan RUUPKS,” jelas Fifi Heriyanti.
Ia berharap bahwa semoga tidak ada lagi korban-korban kekerasan seksual kedepannya yang terjadi pada kaum perempuan.
“Untuk itu berikan rasa aman dan nyaman terkhusus kaum perempuan yang ada di Kota Palopo,” harapnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyegel ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo lantaran para demonstran merasa kecewa, karena tidak ditemui oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih.
Selain itu, massa aksi juga memasang sebuah kertas yang bertuliskan “Ketua DPRD Tidak Peduli Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan” di pintu ruang kerja Ketua DPRD Palopo.
Sebelum menyegel ruang kerja Ketua DPRD Kota Palopo, para demonstran diterima tiga anggota DPRD Palopo yakni, Budirani Ratu, Misbahuddin dan Herawati Masdin.
Dihadapan para mahasiswa, Budirani Ratu mengatakan bahwa Ketua DPRD Kota Palopo tidak berada ditempat, lantaran tengah melakukan perjalanan dinas di luar Kota Palopo.
“Ibu ketua (Nurhaenih) saat ini, tidak berada ditempat. Sejak hari senin ada perjalanan tugas,” kata Budi Rani.
Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Ketua DPRD Kota Palopo baru berada di Kota Palopo Jumat 19 November 2021 besok.
“Kemungkinannya besok ibu Ketua sudah ada di Palopo, karena besok DPRD Palopo akan menggelar rapat paripurna. Jadi kalau adik-adik mau bertemu dengan ibu ketua silahkan datang kembali besok,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya mendukung apa yang menjadi tuntutan Frontal Menggugat.
“Kami di DPRD Palopo, mendukung apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa. Kami juga akan melakukan komunikasi kepada unsur pimpinan untuk mengeluarkan rekomendasi, agar pihak kepolisian segera menyelesaikan kasus tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Misbahuddin menuturkan bahwa jika negara wajib melindungi setiap warga negara. Untuk itu, siapapun yang mendapat diskriminasi wajib mendapat perlindungan dari Negara.
“Sebagai anak bangsa dan dukungan moral, kami mendukung perjuangan adik-adik dan meminta pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut,” jelasnya.
Lebih jauh, kata dia, pihak penegak hukum tidak boleh pandang bulu dalam menyelesaikan suatu kasus.
“Siapapun pelakunya mau itu dari salah satu kampus ternama ataupun anggota DPRD, kasusnya tetap harus diusut tuntas,” pungkasnya.(JIN)
