SABER, PALOPO | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palopo menggelar rapat di ruang Komisi I bersama Dinas Kesehatan Kota Palopo pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar, dan dihadiri oleh dua anggota dewan lainnya, Baharman Supri dan Imam Mahdi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, turut hadir bersama dengan kepala puskesmas dan rumah sakit se-Kota Palopo.
Agenda rapat kali ini fokus pada laporan realisasi pendapatan di puskesmas, termasuk pendapatan dari kapitasi, non-kapitasi, serta retribusi pelayanan pasien umum.
Dalam wawancara dengan wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, mengungkapkan bahwa target pendapatan untuk tahun depan akan dialokasikan untuk pengadaan mobil operasional yang disebut “mobil track”.
“Target pendapatan yang akan diberikan nantinya adalah untuk pengadaan mobil track yang akan digunakan mulai tahun depan. Dengan demikian, pada akhir tahun ini, Dinas Kesehatan melalui puskesmas diharapkan dapat mencapai target pendapatan,” ujar Irsan Anugrah.
Irsan juga menambahkan bahwa beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat Komisi I antara lain adalah penyediaan insentif bagi petugas khusus yang berjaga di puskesmas dan pembayaran jasa medis non-kapitasi yang hingga saat ini belum terbayarkan.
“Tentu harapan kami adalah agar Dinas Kesehatan Kota Palopo, melalui puskesmas yang ada, dapat memenuhi target di tahun ini,” ucap Irsan.
Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar, dalam rapat tersebut menyoroti bahwa pendapatan non-kapitasi yang tercapai baru sekitar 40%.
Ia juga membahas adanya utang belanja dari tahun 2023 kepada Dinas Kesehatan Palopo yang perlu diselesaikan menggunakan anggaran pokok tahun 2024.
“Melalui rapat ini, kami membahas beberapa utang belanja dari tahun 2023, agar bisa dibayarkan dengan anggaran pokok di tahun 2024,” kata Aris Munandar.
Selain itu, Munandar juga menanggapi keluhan dari Puskesmas Sendana yang mengalami kekurangan anggaran untuk jasa jaga di unit gawat darurat (UGD). Anggaran yang tersedia hanya mencakup bulan pertama, sedangkan bulan-bulan berikutnya tidak teranggarkan. Oleh karena itu, Puskesmas Sendana meminta agar anggaran perubahan dapat mencakup kebutuhan jasa jaga tersebut.
Aris Munandar berharap, melalui rapat ini, Dinas Kesehatan Kota Palopo bersama puskesmas-puskesmas dapat melaporkan masalah yang ada, sehingga laporan realisasi bisa dibahas dalam anggaran perubahan di tahun 2024.
“Harapannya, masalah-masalah di puskesmas dapat dilaporkan dan dibahas dalam anggaran perubahan di tahun 2024 ini,” tambahnya.(*)
