SABER, LUWU | Polemik kepemilikan lahan hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu kepada Universitas Andi Djemma (Unanda) kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, selama kurang lebih 10 tahun, lahan seluas sekitar 30 hektare yang terletak di Desa Baramamase dan Kalibamamase tersebut dinilai belum dimanfaatkan sebagaimana komitmen awal saat proses pembebasan lahan dilakukan.
Di sisi lain, masyarakat setempat yang telah puluhan tahun mengelola lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian di sektor pertanian, kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka mengaku terus diliputi kekhawatiran akan adanya rencana pembangunan kampus yang sewaktu-waktu dapat menggusur aktivitas pertanian yang telah menjadi tumpuan hidup mereka.
Menanggapi kondisi tersebut, Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL), Khalil mendesak Pemda Luwu untuk bersikap tegas dengan meninjau ulang status hibah lahan tersebut. Ia menilai, apabila pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan komitmen awal, maka sudah sepatutnya status hibah dicabut dan dialihkan ke sektor yang lebih produktif demi kesejahteraan masyarakat.
“Jika memang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan awal, sebaiknya status hibah dicabut dan dialihkan untuk kepentingan yang lebih produktif dan berpihak pada masyarakat,” tegas Khalil.
Ia juga mengingatkan agar lahan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan dalih pendidikan, yang justru berpotensi mengarah pada praktik komersialisasi pendidikan.
Selain itu, Khalil turut meminta DPRD Kabupaten Luwu untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan ini. Ia berharap lembaga legislatif dapat mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Khalil, yang juga merupakan warga Desa Baramamase, menegaskan bahwa suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.(*)
