SABER, MAKASSAR | Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menjadi sorotan publik.
Momentum ini dipandang penting bukan hanya untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah maraknya kasus hukum yang mandek serta meningkatnya ancaman kejahatan digital.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025, jabatan Kapolda Sulsel resmi beralih dari Irjen Rusdi Hartono kepada Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menegaskan rotasi dan mutasi merupakan hal wajar di tubuh Polri. Ia menyebut, perubahan kepemimpinan ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Namun, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir atau yang akrab disapa Cule, menegaskan agar pergantian Kapolda tidak sebatas seremonial. Ia menilai masih banyak kasus besar yang belum tuntas, serta fenomena penipuan digital yang di Sulsel dikenal dengan istilah “Sobis” kian meresahkan warga.
“Beberapa daerah di Sulsel kini menjadi sarang penipuan online. Korbannya banyak dan masyarakat sudah sangat resah. Kapolda baru tidak boleh ragu, kasus-kasus ini harus jadi prioritas,” tegas Cule, Jumat (26/9/2025).
Selain itu, Cule juga menyoroti persoalan kekerasan terhadap wartawan. Ia mendesak agar Humas Polda Sulsel lebih proaktif menjalin komunikasi dengan organisasi pers, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten dan kota. “Perlindungan terhadap jurnalis harus jadi bagian dari komitmen penegakan hukum. Aparat jangan sampai terkesan abai,” ujarnya.
IWO Sulsel menilai pergantian Kapolda merupakan momentum emas bagi Polri untuk menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Mulai dari penuntasan kasus yang tertunda, pemberantasan praktik Sobis, hingga perlindungan kebebasan pers, publik Sulsel menunggu kepemimpinan baru yang berani, tegas, dan responsif terhadap tantangan zaman. (*)
