PALOPO, SABER | Inspektur Inspektorat kota palopo, H. Asir Mangopo bersama kepala bagian pengadaan barang dan jasa setda kota palopo mengikuti rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa se- sulawesi selatan tahun 2021 secara virtual di ruang kerja sekretaris daerah, kantor walikota palopo, Rabu, 17 Maret 2021.
Kegiatan yang digelar KPK dalam melakukan tugas tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi itu dibuka Plt. Gubernur Sulawesi selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di kantor Gubernur Sulsel.
Plt. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan pemprov sulsel akan terus melakukan koordinasi dengan KPK dibidang penindakan dan pencegahan, akan terus meminta pengarahan dan membangun sinergitas dengan KPK.
Ketua Tim Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati, pada kesempatan itu juga dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam area intervensi utama KPK di pemda (2021).
Niken Ariati memaparkan Tiga (3) Capaian MCP terkait PBJ yang masih rendah, yakni Audit kepatuhan, Tindak lanjut hasil audit kepatuhan, dan Audit IT PBJ.
Lebih lanjut, Niken meminta ke pemda agar update data tentang total nilai dan paket PBJ 2021.
-10 paket PBJ prioritas
-Ketersediaan SDM UKPBJ (pokja, LPSE, advokasi)
-Rencana reviu HPS dan Probity -Audit (tim, lingkup dan waktu)
-Progres hasil tindaklanjut LHA kepatuhan PBJ inspektorat 2020.
Pada rakor itu juga, Kepala perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan, H. Arman Sahri R. Harahap, memaparkan tentang Pengawasan Intern PBJ sebagai Instrumen Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.(*)
