SABER, LUWU | Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Kabupaten Luwu menggelar rapat koordinasi bersama PT Masmindo Dwi Area (MDA), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Investasi, serta unsur Human Capital (HC) dari para kontraktor perusahaan.
Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan situasi terkini di kawasan lingkar tambang yang dinilai memerlukan perhatian dan penanganan bersama.
Forum tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif, sekaligus memastikan stabilitas sosial masyarakat sekitar area operasional tambang tetap terpelihara. Pemerintah menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap persoalan di lapangan dapat diantisipasi sejak dini.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu yang juga Sekretaris Satgas Percepatan Investasi, Moh. Arsal Arsyad, menegaskan pentingnya respons cepat terhadap berbagai dinamika yang berkembang.
Menurutnya, investasi memang menjadi motor penggerak pembangunan daerah, namun keberlangsungannya sangat bergantung pada kondisi sosial yang stabil dan harmonis.
“Setiap persoalan yang muncul harus segera dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar secara kolektif. Jangan sampai persoalan kecil berkembang menjadi isu yang lebih besar karena kurangnya koordinasi,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan bahwa Satgas memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepastian berusaha bagi investor dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Pokja dan HC kontraktor MDA menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait persoalan ketenagakerjaan dan tingginya harapan masyarakat terhadap peluang kerja. Berbagai masukan dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan langkah yang lebih sistematis, transparan, dan terkoordinasi ke depan.
Direktur MDA, Erlangga Gaffar, menyampaikan bahwa perusahaan memahami besarnya antusiasme warga terhadap kesempatan kerja di proyek tambang tersebut. Namun, ia mengakui bahwa ketersediaan posisi kerja memiliki batasan yang tidak mungkin memenuhi seluruh permintaan tenaga kerja di sekitar wilayah proyek.
Menurutnya, diperlukan dukungan semua pihak untuk mengelola ekspektasi masyarakat secara rasional dan terbuka. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan proses rekrutmen yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan bahwa kontribusi perusahaan terhadap daerah tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang direkrut secara langsung. Aktivitas investasi juga menciptakan efek berganda melalui pelibatan kontraktor lokal, pelaku UMKM, serta penyedia barang dan jasa di sekitar area tambang.
Selain itu, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) terus dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, Satgas Percepatan Investasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dan Pokja, sehingga setiap dinamika yang muncul di wilayah lingkar tambang dapat segera ditangani secara cepat, terukur, dan berorientasi pada stabilitas daerah serta kesinambungan investasi di Kabupaten Luwu.(*)
