SABER, PALOPO | Dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kota Palopo. Kali ini, sorotan tertuju pada SPBU Dangerakko, yang diduga melakukan pengisian BBM subsidi secara tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Investigasi LSM Progress, Ahmad, secara terbuka mengungkapkan bahwa SPBU tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar, melainkan diduga menjadi ajang transaksi terselubung yang dikendalikan oleh pihak tertentu. Ini bukan sekadar tempat pengisian BBM. Kami menduga ada praktik transaksi terselubung yang dikendalikan oleh pihak tertentu,” ujar Ahmad.
Berdasarkan hasil penelusuran tim LSM Progress di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pola pengisian BBM bersubsidi. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan beberapa saksi mata yang mengaku melihat langsung praktik pengisian dalam jumlah besar.
Menurut keterangan saksi, beberapa kendaraan seperti truk enam roda berwarna merah, putih, dan kuning diduga melakukan pengisian BBM subsidi dengan nominal mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta dalam satu kali pengisian.
Selain itu, mobil Panther yang diduga pelangsir juga melakukan pengisian BBM subsidi dengan nominal serupa.
Salah satu pengendara yang enggan disebutkan identitasnya, berinisial X, mengaku ikut terdampak akibat praktik tersebut. Kami antri sampai berjam-jam dan akhirnya kehabisan. Itu mi mobil yang mengisi sampai Rp4 juta. Inimi yang menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan BBM subsidi di SPBU,” ungkapnya.
Ahmad menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah kejadian baru. Sejumlah sumber menyebut praktik serupa diduga telah berlangsung cukup lama dan terkesan dibiarkan.
“Kalau praktik seperti ini berlangsung lama dan aman-aman saja, wajar kalau muncul kecurigaan adanya perlindungan dari pihak tertentu,” tegas Ahmad.
Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi hanya akan memperkuat dugaan adanya aktor kuat di balik praktik tersebut. Kalau dibiarkan, jelas rakyat yang jadi korban. Sementara oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal BBM subsidi semakin diuntungkan,” katanya.
LSM Progress pun mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polda Sulawesi Selatan, hingga Polres Palopo untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Kami berharap ada tindakan nyata,” ujar Ahmad. Sabtu (7/2/26).
Ia meyakini bahwa dugaan kasus di SPBU Dangerakko ini hanyalah satu dari banyaknya celah gelap dalam distribusi BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Jika pola ini terus dibiarkan, subsidi negara akan terkuras dan tidak lagi tepat sasaran, karena masuk ke kantong-kantong pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi.(*)
