KUTIM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Dalam rapat itu dibahas mengenai laporan pertanggungjawaban APBD 2023.
RDP ini dilaksanakan untuk mengetahui penyebab beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Salah satunya adalah Disdikbud Kutim.
Dalam kegiatan itu terungkap, Disdikbud Kutim memiliki memiliki hutang pekerjaan. Namun, Mulyono menyanggupi untuk menyelesaikan hutang pekerjaan itu.
“Kemarin sudah terlaksana, cuma belum sempat terbayarkan karena waktunya tidak cukup. Anggarannya kita punya, namun tenaga admin kita yang siap menyelesaikan. Tapi saat ini, kita siap menyelesaikannya,” kata Mulyono.
Bukan cuma itu, dalam pertemuan dengan wakil rakyat itu, Mulyono juga memaparkan beberapa kendala dalam pelaksanaan PPDB. Kadisdikbud Kutim memaparkan, saat ini PPDB terkendala di tingkat SMA.
Masalah tersebut adalah kurangnya SMA dan SMK di Kutai Timur (Kutim). Untuk itu, Disdikbud Kutim bakal melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kalau tingkat SMP sudah tidak ada masalah. Yang terkendala itu di SMA. Untuk itu, kami akan komunikasi dengan provinsi, karena tingkat SMA ini di bawah naungan provinsi,” katanya.
Mulyono mengatakan, pihaknya akan mengupayakan untuk memberikan hibah tanah kepada provinsi Kalimantan Timur untuk dibangunkan sekolah. Namun, anggota DPRD Kutim meminta agar, tidak hanya hibah, tapi juga mendirikan bangunan sekolah lengkap dengan isinya.
“Ini akan kami coba follow up di provinsi. Setelah ini saya akan konsultasi lagi dan provinsi. Jika memang diperkenankan, kami akan beri hibah tanah bangunannya. Kami juga akan mempelajari aturan mainnya, bisakah mendirikan bangunan lengkap dengan isinya,” ujarnya.
Kadisdikbud memaparkan, permasalahan kekurangan sekolah tingkat SMA/SMK di Kutai Timur bakal terus terjadi tiap tahun. Langkah untuk mengatasinya dengan membangun sekolah.
“Minimal, dibangun SMA dan SMK masing-masing satu di Utara dan Selatan, itu sudah aman kita,” tandasnya. (adv)
